Indonesian Art News Agency

Polemik sastra yang berpangkal dari tulisan Katrin Bandel berjudul ”Politik Sastra Komunitas Utan Kayu di Eropa” atau “Politik Sastra Gombal” yang diterbitkan di HU Republika berlanjut. Kali ini yang menyambut adalah Gadis Arivia, dosen Universitas Indonesia, aktivis dan pengamat masalah perempuan di Indonesia. Yuuu, kita lihat.

Gadis Arivia,
Saya sangat menghormati usaha Anda untuk tetap melanjutkan diskusi ini dengan rasional dan fair, berbeda dengan Manneke yang tidak melakukan apa-apa lagi kecuali menggerutu tanpa argumentasi sama sekali.

Dari posting Anda saya mendapat kesan bahwa meskipun Anda mengakui pengaruh faktor ekstratekstual alias pengaruh politik sastra, Anda cenderung melihat dunia akademis (atau dunia kritik sastra secara umum) seakan-akan berada di luar pengaruh tersebut - seakan-akan baik dalam interaksi dengan mahasiswa di kelas, maupun dalam kegiatan menulis, kita dapat dengan netral menganalisis teks karya sastra tanpa terpengaruh oleh politik sastra yang terjadi “di luar sana”.

Saya tidak bisa menyetujui pendapat yang demikian. Esei saya di Republika, diskusi kita di milis ini, tulisan-tulisan kita di jurnal, buku atau media massa, omongan kita di kelas, partisispasi kita dalam seminar atau acara sastra, semua itu adalah bagian dari politik sastra. Dalam memilih karya sastra yang ingin kita bahas, kita tidak mungkin melepaskan diri dari pemilihan yang sudah dilakukan orang lain sebelum kita: penerbit, redaktur atau editor yang memilih naskah. Kita juga tidak mungkin tidak terpengaruh oleh penghargaan yang diberikan pada pengarang/karya tertentu, misalnya berupa hadiah sastra, dan oleh resensi, kata pengantar dsb. Kita pun ikut mempengaruhi pembaca karya sastra, termasuk rekan-rekan kita, dengan menulis kata pengantar, komentar di sampul belakang, resensi, esei kritis dst.

Kalau di kelas Anda mengajak mahasiswa Anda membicarakan “Saman”, dan Anda memperkenalkan “Saman” sebagai karya yang “feminis” atau “sadar gender” (ini tentu hanya spekulasi, saya tidak mungkin tahu apa yang Anda bicarakan di kelas), bukankah sangat wajar kalau mahasiswa yang masih muda dan baru belajar sastra dan studi gender itu cenderung menerima dan mengadopsi pandangan Anda? Apalagi kalau referensi lain (selain keterangan dan tulisan Anda sendiri) berupa tulisan rekan-rekan Anda juga hampir semuanya mengatakan hal yang sama? (Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa semua mahasiswa dengan pasif menerima apa saja yang dikatakan dosennya tanpa mempertanyakannya. Tapi semakin seragamnya pandangan yang diungkapkan para akademisi/”kritikus ” tentang karya tertentu, semakin kecillah kemungkinan bahwa mahasiswa bisa sampai pada pembacaan yang menyimpang dari pandangan dominan tersebut.)

Dengan membicarakan ekses-ekses politik sastra seperti yang saya lakukan dalam esei saya di Republika, saya bukan ingin mengusulkan agar kita “membebaskan diri” dari politik sastra sehingga bisa sepenuhnya “netral” dalam menilai teks. Netralitas itu tidak mungkin. Sekadar demi argumentasi, mari kita membayangkan sebuah dunia di mana pengaruh faktor-faktor ekstrateksual dihapus sebisa mungkin. Di dunia imajiner tersebut, tidak ada penerbit atau redaktur lagi. Yang ada hanyalah sebuah arsip raksasa, mungkin dalam bentuk elektronik, di mana semua teks dimaskukkan tanpa seleksi dan tanpa label apapun yang dapat mempengaruhi pembaca: tidak ada nama pengarang, tidak ada genre, tidak ada tahun penerbitan, tidak ada komentar atau penilaian orang lain tentang teks itu. Saya rasa, dunia imajiner yang tentu bukan sebuah utopia yang indah. Sebaliknya: Pembaca akan tersesat dalam rimba teks yang menjemukan sebab tanpa tanda yang membimbingnya, dia tidak akan tahu teks apa yang relevan, bermutu dan menarik dibaca.

Dengan kata lain, kita membutuhkan seleksi karya oleh penerbit, redaktur dan editor, penghargaan- penghargaan, nama besar, resensi buku dsb untuk membantu kita memilih apa yang perlu dan ingin kita baca, dan dalam pembacaan kita membutuhkan informasi ekstratektual tentang pengarang, tentang konteks lokal dan konteks historis penulisan dan setting karya tersebut, dsb.

Artinya, kita sangat tergantung pada faktor-faktor ektratekstual, atau pada politik sastra. Tapi pada saat yang bersamaan kita mesti sadar bahwa politik sastra merupakan ajang adu kepentingan antara pelaku-pelaku sastra.

Seleksi karya untuk diterbitkan, pemberian hadiah sastra, penilaian lewat resensi, pengantar atau tulisan lain, semua itu tentu tidak dengan sendirinya adil dan bisa kita terima begitu saja. Menurut pandangan saya, tugas kita yang bekerja di bidang kritik sastra adalah untuk sebisa mungkin mempertahankan posisi yang relatif independen dan sikap kritis sebagai pelaku dalam pertarungan politik sastra. Yang saya maksudkan sebagai sikap kritis adalah bahwa kita jangan menerima begitu saja seleksi dan penilaian yang dilakukan lewat penerbitan, pemberian hadiah dsb.

Kita perlu terus-menerus mempertanyakan dan mencurigai seleksi dan penilaian tersebut. Bersikap kritis juga berarti bahwa kita mesti selalu bersedia mempertanyakan kembali asumsi-asumsi kita sendiri dan posisi diri kita dalam pertarungan politik sastra yang sedang berlangsung.

Kalau kita menjalani tugas yang menurut pandangan saya sudah menjadi tanggung jawab kita itu, bisa diharapkan bahwa semakin lama penerbit, redaktur, editor, penulis resensi, rekan-rekan kita, pemberi hadiah sastra dan pelaku-pelaku sastra yang lain akan semakin berhati-hati dalam melakukan pekerjaan mereka, sebab kalau mereka memilih/memuji karya tertentu tanpa kriteria dan argumentasi yang jelas, mereka akan kena semprot oleh kita-kita yang terus-menerus mengawasi langkah-langkah mereka dengan mata tajam. Dan bukankah itu sudah jelas akan menguntungkan bagi dunia sastra?

Kalau Anda tetap ingin membicarakan karya Ayu Utami sebagai karya yang “sadar gender” di kelas Anda, itu adalah pilihan politis Anda. Apakah Anda akan menyuruh mahasiswa Anda membaca esei Manneke Budiman atau esei Katrin Bandel sebagai referensi, juga merupakan pilihan politis Anda. Tapi kalau Anda berpendapat bahwa semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan politik sastra, menurut hemat saya Anda bersikap kelewat lugu dan tidak bertanggung jawab!

Katrin Bandel
www.katrinbandel.com
4 April 2008

———————————————————————————–

Dear Katrin,
Ya saya sependapat sepenuhnya dengan uraian Katrin soal faktor ekstratekstual atau pengaruh politik sastra. Apa yang Katrin uraikan seperti yang telah saya singgung di email lalu telah kita alami dalam perjalanan sastra Indonesia. Misalnya polemik Sultan Takdir Alisjahbana, Pramoedya Ananta Toer, Gunawan Muhammad (yang kebanyakan laki-laki), dibahas keseluruhan faktor ekstratekstual. Perdebatan-perdebat an ekstratekstual di zaman mereka menurut saya menarik dan lebih fokus pada perdebatan zaman Moderen yang bersifat universal, soal-soal besar menyangkut rasionalisme, individualisme dan ideologi-ideologi besar lainnya yang semuanya berupaya untuk mendefinisikan manusia dan masyarkat Indonesia ketika itu.

Pijakan universal versus partikularisme pernah saya tulis dalam membandingkan karya Calon Arang antara Pramoedya dan Toeti Heraty. Di dalam perbandingan tersebut saya menemukan bahwa pendekatan “netralitas” saya temukan dalam karya Pramoedya sedangkan dalam karya Toeti, pijakan politik feminisnya sangat terasa (demikian pula dalam karya Ayu Utami).

Mengapa karya Toeti dan Pram demikian? Lalu saya merunut dan membongkar faktor-faktor ekstratekstual. Tapi seluruh upaya saya itu untuk memahami lebih dalam karya-karya Pram dan Toeti. Demikian pula ketika saya berusaha memahami tulisan-tulisan pra-Indonesia yang dibuat oleh pengarang Belanda seperti Onno Zweier Van Haren (1713-1779) dengan karyanya Sultan Ageng Dari Banten. Cerita ini ia tulis untuk menumbuhkan semangat patriotisme, bukan patriotisme pribumi tapi melainkan Belanda, jadi, kepentingan ekspansi Belanda. Misalnya ia menulis di bagian babak pertama begini (melukiskan perasaan Sultan Ageng):

“Orang Eropa itu, walaupun sudah meninggalkan negerinya, tetap berwatak dan berkepala dingin di daerah khatulistiwa. Berbeda dengan kita jiwanya tidak berpengaruh oleh nafsu hangat, ia tetap memperhatikan yang hakekat. Kejayaannya berdasarkan terpecahnya kawasan kita oleh karena hawa nafsu kita tetap berkuasa”.

Jadi jelas Van Haren memiliki kepentingan, ia sebenarnya tidak hendak menyerang sistim kolonial meskipun di dalam karyanya banyak berempati dengan bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Kompeni.

Oh ya, karena saya senang memperhatikan tokoh perempuan di dalam sebuah karya yang menarik bagi saya adalah ungkapan Kamuni sahabat karib Fatima (puteri mahkota Makasar yang sungguh perempuan tangguh):

“Semoga aku bersama dengan engkau menyaksikan bagaimana pantai Sulawesi dilanda balas dendam dan siksaan bagi bangsa Belanda yang tidak berperikemanusiaan seperti terjadi ketika armada dengan bajak-bajak buas datang dan baja berdentuman, menenggut ibu kakanda. Kehormatan maupun kehinaan tidak mencegah kaum pembunuh itu mencemarkan panji-panjinya dengan darah ratu suri!”

Politik sastra karya Van Haren memang tidak hendak menunjukkan patriotisme dan keberanian Fatima tapi hanya fokus pada Sultan Ageng dan kedua puteranya Abdul dan Hassan. Jadi, ekstratekstual di sini bagi saya menarik, sekali lagi untuk mendalami karya Van Haren.

Sikap Katrin dalam melihat kepentingan ekstratekstual Saman mungkin lebih dekat dengan sikap Sartre ketika ia menolak hadiah Nobel atas karya-karya tulisnya atara lain novelnya yang berjudul La Nausee (1938). Ia menolak hadiah prestigius itu karena menganggap komite hadiah nobel adalah pejabat-pejabat yang mempunyai kepentingan nilai-nilai borjuis. Ia menulis panjang lebar tentang keberatannya atas komite hadiah nobel yang memberikan hadiah ke Albert Camus karena ia menganggap pengarang lain ada yang lebih pantas seperti Andre Malraux yang lebih politis dalam karya-karyanya.

Sartre sangat berpegang teguh pada prinsip bahwa sastra harus memiliki komitmen sosial.

Nah, bila saya membahas ekstratekstual karya Sartre seperti Nausee, saya akan mengungkapkan persoalan komite hadiah nobel yang punya banyak kepentingan- kepentingan pribadi (seperti yang diutuduhkan Sartre) tapi tetap dalam konteks pendalaman karya Sartre terutama saya fokuskan pada prinsip Sartre yang melihat sastra harus memiliki komitmen sosial dan komite nobel yang lebih mengejar prestise, seremonial dan popularitas lembaga. Dan Sartre tidak mau dibeli oleh semua itu, maka ia menolak hadiah nobel.

Argumen saya pada “insight” Katrin soal pendekatan ekstratekstual Saman sekali lagi saya katakan berguna. Bahwa Katrin ingin mengatakan ada kepentingan- kepentingan dari semua lembaga seperti Prince Claus Award, KUK, TUK dan Amnesty, dan juga ada kepentingan individu seperti Gunawan Muhammad. Saya tidak mengingkari kepentingan- kepentingan tersebut, pasti semua memiliki kepentingan, seperti Katrin ungkapkan tidak ada yang “netral”. Argumen Sartre juga sama mempertanyakan mengapa Camus yang
terpilih. Tapi hemat saya Sartre berkontribusi dalam polemik ini, yakni ia melontarkan poin pentingnya yaitu komitmen sosial pada sastra. Dalam soal Saman, apa yang Katrin ingin kontribusikan? Bahwa ada kepentingan, tentu ya, ada. Tapi apa isu besarnya? Karena kalau tidak menemukan poin argumentatif yang substansial, tulisan ekstratekstual Katrin tentang Saman hanya mengungkapkan:

1. Keirian pada terpilihnya Saman oleh panitia Prince Claus.
2. Gunawan Muhammad memberikan pengaruh pada terpilihnya Saman (but so what?)
3. Bahwa ada mesin Kuk dan Amnesty yang menggembar gemborkan Saman (sekali lagi so what?)
4. Bahwa karya Saman menjadi besar hanya karena Ayu bicara soal seks? (bukankah ini penting?)
4. Bahwa ada yang tidak beres pada pribadi Ayu Utami (??)

Maaf mungkin saya salah. Namun, meskipun penting poin-poin tersebut di atas tapi saya belum menemukan problem sesungguhnya yang dapat membuat kita memiliki tambahan pengetahuan yang kritis soal Saman.

Tapi, akan saya pelajari lagi tulisan Katrin di Republika, dan bagian ke-3 belum saya baca karena belum keluar. Saya akan senang kalau Katrin posting di milis ini. Saya juga masih perlu banyak belajar dan input Katrin sangat berguna bagi saya.

Salam,
Gadis Arivia.
6 Apr 2008

Artikel terkait : Politik Sastra Komunitas Utan Kayu di Eropa